Asal kata Enrekang
Sejak abad XIV, daerah ini disebut
MASSENREMPULU yang artinya daerah pinggiran gunung atau menyusur gunung,
sedang sebutan Enrekang berasal dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau
PANJAT merupakan asal mulanya sebutan ENDEKAN.
Sedangkan versi
lain mengatan bahwa kata ENREKANG berasal dari bahasa Bugis yang berarti
daerah pengunungan. Mengapa orang bugis mengatakan demikian dapat
dimengerti sebab lokasi kabupaten Enrekang ± 85 % dari seluruh luas
wilayah dikelilingi oleh gunung dan bukit yang membentang disepanjang
wilayah kabupaten Enrekang yang luasnya ± 1.786.01 Km².
Hari Jadi kabupaten Enrekang
Pelantikan
Bupati Enrekang yang pertama pada tanggal 19 Pebruari 1960 yang juga
menjadi hari terbentuknya DAERAH KABUPATEN ENREKANG. Berikut nama-nama
Bupati yang pernah dan sekarang yang memerintah di Kabupaten Enrekang :
Periode 1960 – 1963 dijabat oleh ANDI BABBA MANGOPO
Periode 1963 – 1964 dijabat oleh M. NUR
Periode 1964 – 1965 dijabat oleh M. CAHTIF LASINY
Periode 1965 – 1969 dijabat oleh BAMBANG SOETRESNA
Periode 1969 – 1971 dijabat oleh ABD. RACHMAN, BA.
Periode 1971 – …… dijabat oleh Drs. A. PARAWANSA (Pjs.)
Periode 1971 – 1978 dijabat oleh MUCH. DAUD (± 2 Thn masa non Fictive )
Periode 1978 – 1983 dijabat oleh H. ABDULLAH DOLLAR, BA.
Periode 1983 – 1988 dijabat oleh M. SALEH NURDIN AGUNG
Periode 1988 – 1993 dijabat oleh H. M. AMIN SYAM
Periode 1993 – 1998 dijabat oleh H. ANDI RACHMAN
Periode 1998 – 6 Oktober 2003 dijabat oleh Drs. H. IQBAL MUSTAFA
Wakil Bupati Drs. ZAINI BADAWING
Periode 2003 – 2008 dijabat oleh Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG
Wakil Bupati H. MUH. LODY SINDANGAN, SH. M.Si.
Periode 2008 MEI S/D OKTOBER 2008) DIJABAT OLEH H. MUH. LODY SINDANGAN, SH.M.Si
(Menjabat selama 5 bulan, menggantikan H.La Tinro La Tunrung, yang ikut dalam pencalonan Bupati Periode 2008 - 2013)
Periode 2008 - 2013 Bulan AGUSTUS dijabat oleh Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG
Wakil Bupati Drs. NURHASAN.
Periode 2013 Bulan AGUSTUS Sampai dengan Sekarang DIJABAT OLEH DRS. H. MUSLIMIN BANDO
Wakil Bupati H. M. AMIRUDDIN, SH
Sedangkan Pimpinan Daerah dibidang legislatif yang pernah dan sampai sekarang menjabat di Kabupaten Enrekang yaitu :
ANDI BABA MANGOPO (merangkap Bupati karena masih DPRD GR) Tahun 1960 – 1963
ABD. RAHMAN, BA.
H. ARIFIN ALI
MAHATMANTONG
M. JAFAR
IBRAHIM TAQWA
H.M. MIEN KAMASE
JAMALUDDIN TANTI
M. SALEH NURDIN AGUNG sebagai Ketua dan Wakilnya MAYOR ABDUL LATIF.
H. ABD. SAMAD MANNAN sebagai Ketua dan Wakilnya MAYOR CHK HUSAIN GANTARAN. SH
H.M. ALI RAHIM sebagai Ketua dan Wakilnya Drs. MUSTAFA CAWIDU dan LETKOL MUSTAFA BK.
H. JK. SAWATI (periode 1999 – 2004 )
Periode 1999 – ….. wakilnya MAYOR CHOIRI
Periode 1999 – 2004 Wakilnya MAYOR CHOIRI dan H. ACHMAD ANGGORO
Periode 2004 – 2005 Wakilnya SAFRUDDIN, SH dan H. ACHMAD ANGGORO
H. AHMAD ANGGOR (periode 2005 sampai sekarang ) wakilnya SAFRUDDIN,SH dan Drs. H. MUSTAKIM
Sejarah Terbentuknya Pemerintahan Kab. Enrekang
Sebelum terbentuknya menjadi Kabupaten berturut-turut mengalami perubahan bentuk :
Menurut sejarah pada mulanya Kabupaten Enrekang adalah merupakan suatu
kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN, yang bersifat MANURUNG
terdiri dari 7 kawasann yang lebih dikenal dengan ”PITU MASSENREMPULU”
terjadi kira-kira pada abad ke XIV yaitu :
ENDEKAN
KASSA
BATU LAPPA
DURI
MAIWA
LETTA
BARINGIN
Sedangkan pada masa kerajaan berubah menjadi LIMA MASSENREMPULU yakni :
ENDEKAN
DURI
MAIWA
KASSA
BATU LAPPA
( Kira – kira abad ke XVII ) Karena Politik Devide At Impera Pemerintah
Belanda memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Perintah
Kerajaan Belanda (KORTE VERKLARING ) dimana kerajaan KASSA dan kerajaan
BATU LAPPA dimasukkan ke SAWITTO. Ini terjadi ± Tahun 1905 ( abad XX ),
sehingga untuk tetap pada keadaan LIMA MASSENREMPULU tersebut, maka
kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya dipecah sehingga menjadi :
ENDEKAN (Enrekang)
MAIWA
ALLA
BUNTU BATU
MALUA
Kerajaan pada zaman penjajahan Belanda secara administrasi disebutt LANDSHCAP.
Tiap Landshcap dipimpin oleh seorang Arung yang di bantu oleh
SULEWATANG dan PABBICARA ARUNG LILI tetapi kebijaksanaan tetap ditangan
Belanda sebagai pegawas (KONTROLEUR).
Zaman penjajahan Belanda
tahun 1012 sampai dengan 1941 berubah kembali menjadi ”ONDER AFDELING”
yang dikepalai oleh seorang Kontroleur ( Tuan PETORO ).
Zaman
Pendudukan Jepang ( 1941 – 1945 ) ONDER AFDELING ENREKANG berubah nama
menjadi KANRIKAN, Pemerintahan dikepalai oleh seorang BUNKEM KANRIKAN.
Zaman NICA ( NIT 1946 – 27 Desember 1949 ) kembali Kawasan Massenrempulu menjadi ONDER AFDELING ENREKANG.
Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960 Kawasan
Massenrempulu berubah menjadi KEWEDANAAN ENREKANG dengan pucuk pimpinan
Pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang ( KPN ENREKANG )
yang meliputi 5 SWAPRAJA :
SWAPRAJA ENREKANG
SWAPRAJA ALLA
SWAPRAJA BUNTU BATU
SWAPRAJA MALUA
SWAPRAJA MAIWA
Adapun mantan Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN) :
ABDUL HAKIM
ABDUL RAHMAN, BA.
ABDUL MADJID PATTAROPURA
NUHUNG
A T J O
Yang
menjadi catatan atau lembaran sejarah, bahwa dalam perjuangan atau
pembentukan Kewadanaan Enrekang ( 5 SWAPRAJA) menjadi DASWATI II /
DAERAH SWANTARA TINGKAT II ENREKANG atau KABUPATEN MASSENREMPULU. (ingat
bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang
mungkin karena latar belakang historisnya). Adapun pernyataan resolusi
tesebut :
Pernyataan Partai / Ormas Massenrempulu di Enrkeang pad tanggal 27 Agustus 1956.
Resolusi Panitia Penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada
tanggal 18 Nopember 1956 yang diketuai oleh ALMARHUM Drs. H.M. RISA.
Resolusi HIKMA di Pare pare tanggal 29 Nopember 1956.
Resolusi Raja-raja (ARUM PARPOL / ORMAS MASSENREMPULU ) di Kalosi PADA tanggal 14 Desember 1956
Tokoh-tokoh / Sesepuh MASSENREMPULU yang mempelopori terbentuknya Kabupaten Enrekang antara lain :
Drs. H. M. RISA
Drs. H. M. THALA
H. ANDI SANTO
PALISURI
H. M. YASIN
ANDI MARAINTANG
ANDI BASO NUR RASYID
ANDI TAMBONE
BOMPENG RILANGI
ANRI ENRENG
ABDUL RAHMAN, BA.
dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang belum sempat disebutkan satu persatu.
Berdasarkan
PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 Sulawesi
terpecah dan sebagai pecahannya meliputi Administrasi (AFDELING)
Parepare yang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Parepare lama, dimana
kewedanaan Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu daerah
diantara 5 (lima) Kewedanaan lainnya.
Selanjutnya dengan
keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 74 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi atau daerah
Swatantra Tingkat II (DASWATI II), maka Kabupaten Parepare lama terpecah
menjadi 5 (lima) DASWATI II antara lain :
DASWATI II ENREKANG
DASWATI II SIDENRENG RAPPANG
DASWATI II BARRU
DASWATI II PINRANG
DASWATI II PARE PARE
Kelima gabungan darah tersebut dari dulu dikenal dengan nama : AFDELING PAREPARE.
Dengan
terbentuknya DASWATI II ENREKANG berdasarkan Undang-Undang Nomor : 29
Tahun 1959, maka sebagai tindak lanjut pada tanggal 19 februari 1960
dilantiklah saudara H. ANDI BABBA MANGOPO sebagai Bupati yang pertama
dan hari terbentuknya DASWATI II Enrekang atau KABUPATEN ENREKANG
berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan
Daerah.
Pemerintahan Sekarang
Sehubungan dengan
ditetapkannya Perda Nomor : 4,5,6 dan 7 tahun 2002 tanggal 20 Agustus
2002 tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan Definitif dan Perda Nomor 5
dan 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan 2 Kecamatan sehingga pada saat ini
enrekang telah memiliki 11 (sebelas ) Kecamatan yang defenitif yaitu :
Kecamatan Enrekang ibukotanya Enrekang
Kecamatan Maiwa ibukotanya Maroangin
Kecamatan Anggeraja ibukotanya Cakke
Kecamatan Baraka ibukotanya Baraka
Kecamatan Alla ibukotanya Belajen
Kecamatan Curio ibukotanya Curio
Kecamatan Bungin ibukotanya Bungin
Kecamatan Malua ibukotanya Malua
Kecamatan Cendana ibukotanya Cendana
Kecamatan Baroko ibukotanya Baroko
Kecamatan Buntu Batu ibukotanya Pasui
Kecamatan Masalle ibukotanya Lo'ko
Kecamatan Buntu Batu ibukotanya Pasui hasil pemekaran dari Kecamatan
Baraka diresmikan oleh Bapak Bupati Enrekang yang dihadiri Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2007.
Kecamatan Masalle ibukotanya Lo’ko hasil pemekaran dari Kecamatan Alla.
Selanjutnya
dari 12 (duabelas) Kecamatan Defenitif terdapat 112 (seratus dua belas )
desa / kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 desa.
